sistem politik di indonesia
Tugas Individu
Dosen Pembimbing
Bahasa Indonesia Maryulis
SISTEM POLITIK DI
INDONESIA
DISUSUN OLEH
NUR AYU RAHMADANI
PROGRAM STUDI ILMU
KEPERAWATAN
STIKes Payung Negeri
2015/2016
KATA PENGANTAR
Segala
puji bagi tuhan yang maha esa yang telah menciptakan alam semesta beserta isi nya dengan penuh kesempurnaan .
berkat bimbingan dan kemudahan serta anugrah nya kami dapat menyelasaikan
makalah yang berjudul SISTEM POLITIK INDONESIA .
Makalah ini merupakan editan dari penerbit untuk lebih singkat dalam penjelasan
dan di gunakan untuk lebih mudah memahami dan lebih rinci .
Kami
berharap makalah ini bisa mempermudah dalam materi pembelajaran, kami menyadari
bahwa sebagai manusia yang memiliki keterbatasan,tentu hasil karya ini tidak
mungkin luput dari kekurangan .
Dan kami
senatiasa mengharapkan bahwa makalah ini dapat bermanfaat bagi kita
semua.semoga Allh SWT meridai kita semua , kami akhiri dengan mengucapkan
.Amin
ya rabbal alamin.
Pekanbaru,03
Desember 2015
Pemakalah
DAFTAR ISI
Kata Pengantar.................................................................................................
Daftar Isi..........................................................................................................
BAB
I
Pendahuluan.....................................................................................................
A. Latar Belakang...........................................................................................
B. Rumusan masalah.......................................................................................
C. Tujuan.........................................................................................................
BAB
II
Pembahasan......................................................................................................
1
Bagaimana Sistem Politik Itu.....................................................................
1.1 Pengertian
Sistem ...........................................................
1.2 Pengertian Politik............................................................
1.3 Pengertian
Sistem Politik.................................................
2
Bagaimana Sistem Politik Indonesia..........................................................
2.1.1
Pengertian Sistem Politik................
2.1.2
Sejarah Sistem Politik Indonesia....
3
Bagaimana Sistem Politik Indonesia
Setelah 2014....................................
3.1 Sistem Politik
Indonesia..................................................
3.2 Analisis sistem
politik......................................................
BAB
III
Penutup.............................................................................................................
A. Kesimpulan.................................................................................................
B. Saran...........................................................................................................
Daftar pustaka..................................................................................................
PENDIDIKAN KEWARGANeGARAAN
POLITIK DI INDONESIA
BAB I
LATAR
BELAKANG
A.
PENDAHULUAN
Kehidupan manusia di dalam
masyarakat, memiliki peranan penting dalam sistem politik suatu negara. Manusia
dalam kedudukannya sebagai makhluk sosial, senantiasa akan berinteraksi dengan
manusia lain dalam upaya mewujudkan kebutuhan hidupnya. Kebutuhan hidup manusia
tidak cukup yang bersifat dasar, seperti makan, minum, biologis, pakaian dan
papan (rumah). Lebih dari itu, juga mencakup kebutuhan akan pengakuan
eksistensi diri dan penghargaan dari orang lain dalam bentuk pujian, pemberian
upah kerja, status sebagai anggota masyarakat, anggota suatu partai politik
tertentu dan sebagainya.
Setiap warga negara, dalam
kesehariannya hampir selalu bersentuhan dengan aspek-aspek politik praktis baik
yang bersimbol maupun tidak. Dalam proses pelaksanaannya dapat terjadi secara
langsung atau tidak langsung dengan praktek-praktek politik. Jika secara tidak
langsung, hal ini sebatas mendengar informasi, atau berita-berita tentang
peristiwa politik yang terjadi.Dan jika secara langsung, berarti orang tersebut
terlibat dalam peristiwa politik tertentu.
Dan Sistem politik pada suatu negara terkadang bersifat
relatif, hal ini dipengaruhi oleh elemen-elemen yang membentuk sistem tersebut.
Juga faktor sejarah dalam perpolitikan di suatu negara. Pengaruh sistem politik
negara lain juga turut memberi kontribusi pada pembentukan sistem politik
disuatu negara. Seperti halnya sistem politik di Indonesia, seiring dengan
waktu, sistem politik di Indonesia selalu mengalami perubahan.
Indonesia merupakan bagian dari
sistem politik dunia, dimana sistem politik Indonesia akan berpengaruh pada
sistem politik negara tetangga maupun dalam cakupan lebih luas. Struktur
kelembagaan atau institusi khas Indonesia akan terus berinteraksi secara
dinamis, saling mempengaruhi, sehingga melahirkan sistem politik hanya dimiliki
oleh Indonesia. Namun demikian, kekhasan sistem politik Indonesia belum dapat
dikatakan unggul bila kemampuan positif struktur dan fungsinya belum
diperhitungkan sistem politik negara lain.
Salah satu syarat penting dalam
memahami bagaimana sistem politik Indonesia adalah melalui pengembangan wawasan
dengan melibatkan institusiinstitusi nasional dan internasional. Artinya
lingkungan internal dan eksternal sebagai batasan dari suatu sistem politik
Indonesia harus dipahami terlebih dahulu.
B.
Rumusan Masalah
Pada makalah
ini penulis akan membahas materi mengenai
bagaimana sistem politik itu, bagainana sistem politik indonesia, dan bagaimana
sistem politik indonesia setelah
2014.Sistem politik dalam pengembangan sejarah
politik yang terbagi beberapa bahasan yaitu
pengertian sistem
politik, metode sosialisasi politik, proses sosialisasi sistem politik dan pentingnya sistem politik dalam pengembangan sistem politik.
C.
Tujuan Penulisan
1.
Sebagai tugas untuk mengikuti mata kuliah sistem politik indoneisa
2.
Untuk melatih penulis agar memudahkan dalam
membuat Makalah
3.
Agar masyarakat tahu tentang politik
yang benar dengan sosialisasi politik kepada
masyarakat
4.
Supaya masyarakat tidak awam dengan
kehidupan politik
BAB II
PEMBAHASAN
1. Bagaimana
Sistem Politik Itu
A. pengertian sistem
Sistem
adalah suatu kesatuan yang terbentuk dari beberapa unsur (elemen). Unsur,
Komponen, Atau bagian yang banyak ini satu sama lain berada dalam keterkaitan
yang saling kait mengait dan fungsional. Sistem dapat diartikan pula sebagai
suatu yang lebih tinggi dari pada sekedar merupakan cara, tata,
rencana,skema,proseduratau metode.
B.
Pengertian Politik
Berasal dari kata “polis”(negara kota),yang kemudian
berkembang menjadi kata dan pengertian dalam barbagai bahasa. Aristoteles dalam
Politics mengatakan bahwa “pengamatan pertama – tama menunjukan kepada kita
bahwa setiap polis atau negara tidak lain adalah semacam asosiasi.Istilah
politik dalam ketatanegaraan berkaitan dengan tata cara pemerintahan, dasar
dasar pemerintahan, ataupun dalam hal kekuasaan Negara. Politik pada dasarnya
menyangkut tujuan-tujuan masyarakat, bukan tujuan pribadi.Politik biasanya menyangkut
kegiatan partai politik, tentara dan organisasi kemasyarakatan.
Dapat disimpulkan bahwa politik adalah interaksi antara pemerintah dan masyarakat dalam rangka proses pembuatan kebijakan dan keputusan yang mengikat tentang kebaikan bersama masyarakat yang tinggal dalam suatu wilayah tertentu.
Dapat disimpulkan bahwa politik adalah interaksi antara pemerintah dan masyarakat dalam rangka proses pembuatan kebijakan dan keputusan yang mengikat tentang kebaikan bersama masyarakat yang tinggal dalam suatu wilayah tertentu.
C.PengertianSistemPolitik
Sistem
Politik adalah berbagai macamkegiatan dan proses dari struktur dan fungsi yang
bekerja dalam suatu unit atau kesatuan (masyarakat/negara).
Dalam perspektif system, sistem politik
adalah subsistem dari sistem
sosial. Perspektif atau pendekatan sistem melihat keseluruhan interaksi yang ada dalam suatu sistem yakni suatu unit yang relatif terpisah dari lingkungannya dan memiliki hubungan yang relatif tetap diantara elemen-elemen pembentuknya. Kehidupan politik dari perspektif sistem bisa dilihat dari berbagai sudut, misalnya dengan menekankan pada kelembagaan yang ada kita bisa melihat pada struktur hubungan antara berbagai lembaga atau institusi pembentuk sistem politik.Hubungan antara berbagai lembaga negara sebagai pusat kekuatan politik misalnya merupakan satu aspek, sedangkan peranan partai politik dan kelompokkelompok penekan merupakan bagian lain dari suatu sistem politik. Dengan merubah sudut pandang maka sistem politik bisa dilihat sebagai kebudayaanpolitik,lembaga-lembaga politik, danperilaku politik.
sosial. Perspektif atau pendekatan sistem melihat keseluruhan interaksi yang ada dalam suatu sistem yakni suatu unit yang relatif terpisah dari lingkungannya dan memiliki hubungan yang relatif tetap diantara elemen-elemen pembentuknya. Kehidupan politik dari perspektif sistem bisa dilihat dari berbagai sudut, misalnya dengan menekankan pada kelembagaan yang ada kita bisa melihat pada struktur hubungan antara berbagai lembaga atau institusi pembentuk sistem politik.Hubungan antara berbagai lembaga negara sebagai pusat kekuatan politik misalnya merupakan satu aspek, sedangkan peranan partai politik dan kelompokkelompok penekan merupakan bagian lain dari suatu sistem politik. Dengan merubah sudut pandang maka sistem politik bisa dilihat sebagai kebudayaanpolitik,lembaga-lembaga politik, danperilaku politik.
Model sistem politik yang paling
sederhana akan menguraikan masukan (input) ke dalam sistem politik, yang
mengubah melalui proses politik menjadi keluaran (output). Dalam model ini
masukan biasanya dikaitkan dengan dukungan maupun tuntutan yang harus diolah
oleh sistem politik lewat berbagai keputusan dan pelayanan publik yang diberikan oleh pemerintahan untuk bisa
menghasilkan kesejahteraan bagi rakyat. Dalam perspektif ini,maka efektifitas
sistem politik adalah kemampuannya untuk menciptakan kesejahteraan bagi
rakyatnya . Namun dengan mengingat Machiavelli maka tidak jarang efektifitas
sistem politik diukur dari kemampuannya untuk mempertahankan diri dari tekanan
untuk berubah.Pandangan ini tidak membedakan antara sistem politik yang
demokratis dan sistem politik yang otoriter.
PENDEKATAN DALAM ANALISIS SISTEM
POLITIK
Analisis Sistem Politik Menurut
David Easton
Pendekatan sistem politik pada
mulanya terbentuk dengan mengacu pada pendekatan yang terdapat dalam ilmu
eksakta. Adapun untuk membedakan sistem politik dengan sistem yang lain maka
dapat dilihat dari definisi politik itu sendiri. Sebagai suatu sistem, sistem
politik memiliki ciri-ciri tertentu. Perbedaan pendapat mulai muncul ketika
harus menentukan batas antara sistem politik dengan sistem lain yang terdapat
dalam lingkungan sistem politik. Namun demikian, batas akan dapat dilihat
apabila kita dapat memahami tindakan politik sebagai sebuah tindakan yang ingin
berkaitan dengan pembuatan keputusan yang menyangkut publik.Perbedaan sistem
politik dengan sistem yang lain, tidak menjadikan jurang pemisah antara sistem
politik dengan sistem yang lain. Sebuah sistem dapat menjadi input bagi sistem
yang lain.Dalam sistem politik terdapat pembagian kerja antara anggotanya. Pembagian kerja yang ada
tidak akan menghancurkan sistem politik karena ada fungsi integratif dalam
sistem politik.
Input, Output, dan Lingkungan dalam
Sistem Politik
Input dalam sistem politik dibedakan
menjadi dua, yaitu tuntutan dan dukungan. Input yang berupa tuntutan muncul
sebagai konsekuensi dari kelangkaan atas berbagai sumber-sumber yang langka
dalam masyarakat (kebutuhan). Input tidak akan sampai (masuk) secara baik dalam
sistem politik jika tidak terorganisir secara baik. Oleh sebab itu komunikasi
politik menjadi bagian penting dalam hal ini.Terdapat perbedaan tipe komunikasi
politik di negara yang demokratis dengan negara yang nondemokratis. Tipe
komunikasi politik ini pula yang nantinya akan membedakan besarnya peranan dari
organisasi politik.
Output merupakan keputusan
otoritatif (yang mengikat) dalam menjawab dan memenuhi input yang masuk. Output
sering dimanfaatkan sebagai mekanisme dukungan dalam rangka memenuhi
tuntutan-tuntutan yang muncul.Lingkungan mempunyai peranan penting berupa
input, baik tuntutan ataupun dukungan.Kemampuan anggota sistem politik dalam
mengelola dan menanggapi desakan ataupun pengaruh lingkungan bergantung pada
pengenalannya pada lingkungan itu sendiri. Lingkungan merupakan semua sistem
lain yang tidak termasuk dalam sistem politik. Secara garis besar, lingkungan
dibagi menjadi dua, yaitu lingkungan dalam (intra societal) dan lingkungan luar
(extra societal).Setidaknya ada dua kritik yang dilontarkan atas gagasan Easton,
yaitu adanya anggapan bahwa pemikiran Easton terlalu teoretis sehingga sulit
untuk diaplikasikan secara nyata.Selain terlalu teoretis, pemikiran Easton
dianggap tidak netral karena hanya mengedepankan nilai-nilai liberal Barat
dengan tanpa memperhatikan kondisi pada masyarakat yang sedang berkembang.
Pendekatan Struktural Fungsional
Gabriel Almond
Pendekatan struktural fungsional
merupakan alat analisis dalam mempelajari sistem politik, pada awalnya adalah
pengembangan dari teori struktural fungsional dalam sosiologi.Dalam pendekatan
ini, sistem politik merupakan kumpulan dari peranan-peranan yang saling
berinteraksi. Menurut Almond, sistem politik adalah sistem interaksi yang
terdapat dalam semua masyarakat yang bebas dan merdeka yang melaksanakan
fungsi-fungsi integrasi dan adaptasi (baik dalam masyarakat ataupun
berhadap-hadapan dengan masyarakat lainnya). Semua sistem politik memiliki
persamaan karena sifat universalitas dari struktur dan fungsi politik. Mengenai
fungsi politik ini, Almond membaginya dalam dua jenis, fungsi input dan output.
Terkait dengan hubungannya dengan
lingkungan, perspektif yang digunakan adalah ekologis.Keuntungan dari
perspektif ekologis ini adalah dapat mengarahkan perhatian kita pada isu
politik yang lebih luas.Agar dapat membuat penilaian yang objektif maka kita
harus menempatkan sistem politik dalam lingkungannya.Hal ini dilakukan guna
mengetahui bagaimana lingkungan-lingkungan membatasi atau membantu dilakukannya
sebuah pilihan politik.Sifat saling bergantung bukan hanya dalam hubungan
antara kebijaksanaan dengan sarana-sarana institusional saja, namun
lembaga-lembaga atau bagian dari sistem politik tersebut juga saling
bergantung.Untuk dapat mengatasi pengaruh lingkungan, Almond menyebutkan enam
kategori kapabilitas sistem politik, yaitu kapabilitas ekstraktif, kapabilitas
regulatif, kapabilitas distributif, kapabilitas simbolik, kapabilitas
responsif, kapabilitas domestik dan internasional.
Analisis Struktural Fungsional dalam
Sistem Politik
Menurut Gabriel Almond, dalam setiap
sistem politik terdapat enam struktur atau lembaga politik, yaitu kelompok
kepentingan, partai politik, badan legislatif, badan eksekutif, birokrasi, dan
badan peradilan. Dengan melihat keenam struktur dalam setiap sistem politik,
kita dapat membandingkan suatu sistem politik dengan sistem politik yang lain.
Hanya saja, perbandingan keenam struktur tersebut tidak terlalu membantu kita
apabila tidak disertai dengan penelusuran dan pemahaman yang lebih jauh dari
bekerjanya sistem politik tersebut.
Suatu analisis struktur menunjukkan
jumlah partai politik, dewan yang terdapat dalam parlemen, sistem pemerintahan
terpusat atau federal, bagaimana eksekutif, legislatif, dan yudikatif
diorganisir dan secara formal dihubungkan satu dengan yang lain. Adapun
analisis fungsional menunjukkan bagaimana lembaga-lembaga dan
organisasi-organisasi tersebut berinteraksi untuk menghasilkan dan melaksanakan
suatu kebijakan.Input yang masuk dalam sistem politik disalurkan oleh lembaga
politik, kemudian akan menghasilkan output, berupa keputusan yang sah dan
mengikat yang sebelumnya melalui proses konversi. Dalam konversi terjadi
interaksi antara faktor-faktor politik, baik yang bersifat individu, kelompok
ataupun organisasi. Fungsi input, meliputi sosialisasi politik dan rekruitmen
politik, artikulasi kepentingan, agregasi kepentingan, dan komunikasi politik.
Sedangkan fungsi output, antara lain pembuatan kebijakan, penerapan
kebijakan,dan penghakiman kebijakan.
2. Bagaiman Sistem
Politik Indonesia
Sistem politik Indonesia tidak bisa
dipisahkan dari sejarah bangsa Indonesia sejak zaman kerajaan, penjajahan,
kemerdekaan sampai masa reformasi sekarang.Para founding father bangsa telah
merumuskan secara seksama sistem politik yang menjadi acuan dalam pengelolaan
negara.Hal ini tentunya dilakukan dengan melihat kondisi dan situasi bangsa
pada saat itu.Sistem politik Indonesia spada masa
reformasi saat ini mengalami perkembangan yang sangat signifikan.Bermunculan
lembaga dan sistem yang baru dalam rangka merespon permasalahan bangsa yang
semakin kompleks. Berdasarkan hal tersebut, mata kuliah ini disajikan sebagai
dasar untuk pengenalan lebih jauh tentang apa dan bagaimana sistem politik
Indonesia. Secara spesifik akan dikaji mengenai sistem politik sejak zaman
kerajaan sampai masa reformasi, sistem kepartaian, sistem pemilihan umum, dan
fungsi serta kedudukan lembaga eksekutif, legislatif dan yudikatif.
I. PENGERTIAN SISTEM POLITIK
Pengertian :Sistem adalah satu kesatuan yang
terbentuk dari beberapa unsur yang paling terkaitSistem juga berarti cara yang
mekanismenya berpola, konsisten dan otomatis.
Politik berasal dari kata polis (negara kota: bhs
Yunani) artinya, kegiatan dalam rangka mengurus kepentingan masyarakat.
Indonesia
adalah nama untuk suatu bangsa dan negara yang memiliki wilayah, penduduk,
pemerintah dan aturan.
Sistem
politik berarti mekanisme seperangkat fungsi atau peranan dalam struktur
politik dalam hubungan satu sama lainyang menunjukkan satun proses yang
langgeng.
Sistem
politik Indonesia berarti:
1. Sistem
politik yang pernah berlaku di Indonesia (masa lampau)
2. Sistem
politik yang sedang berlaku di Indonesia (masa sekarang)
3. Sistem
politik yang berlaku selama eksistensi Indonesia masih ada (masa yang akan
datang)
Fenomena dalam politik :
1. Sistem
politik negara
2. Peran
politik jabatan
3. Struktur
politik institusi
4. Budaya
politik pendapat umum
5. Sosialisasi
politik pendidikan kewarganegaraan
II. SEJARAH SISTEM POLITIK INDONESIA
Sejarah sistem politik Indonesia bisa dilihat dari proses politik yang terjadi
di dalamnya. Namun dalam menguraikannyatidak cukup sekedar melihat sejarah Bangsa
Indonesia tapi diperlukan analisis sistem agar lebih efektif. Dalam proses
politik biasanya di dalamnya terdapat interaksi fungsional yaitu proses aliran
yang berputar menjaga eksistensinya. Sisstem politik merupakan sistem yang
terbuka, karena system ini dikelilingi oleh lingkungan yang memiliki tantangan
dan tekanan.
Dalam melakukan analisis sistem bisa dengan pendekatan satun segi pandangan
saja seperti dari sistem kepartaian, tetapi juga tidak bisa dilihat dari
pendekatan tradisonal dengan melakukan proyeksi sejarah yang hanya berupa
pemotretan sekilas. Pendekatan yang harus dilakukan dengan pendekatan
integratif yaitu pendekatan sistem, pelaku-sasaran, tujuan dan pengambilan
keputusan.
Proses politik mengisyaratkan harus adanya kapabilitas sistem. Kapabilitas
sistem adalah kemampuan sistem untuk menghadapi kenyataan dan
tantangan.Pandangan mengenai keberhasilan dalammengahadapi tantangan ini
berbeda di antara para pakar politik.Ahli politik zaman klasik seperti
Aristoteles dan Plato diikuti oleh teoritisi liberal Abad ke-18 dan 19
melihat prestasi politik diukur dari sudut moral.Sedangkan pada masa modern
sekarang ahli politik melihatnya dari tingkat prestasi (performance level)
yaitu seberapa besar pengaruh lingkungan dalam masyarakat, lingkungan luar
masyarakat dan lingkungan internasional.
Pengaruh ini akan memunculkan perubahan politik bisa. Adapun pelaku perubahan
politik bisa dari elit politik, atau dari kelompok infrastruktur politik dan
dari lingkungan internasional. Perubahan ini besaran maupun ini aliran
berupa input dan output. Proses mengkonversi input menjadi output dilakukan
oleh penjaga gawang (gatekeeper).
Terdapat 5 (lima) kapabilitas yang menjadi penilaian prestasisebuah sistem
politik :
1. Kapabilitas
Ekstraktif; yaitu kemampuan sumber daya alam dan sumber daya manusia. Kemampuan
SDA biasanya masih bersifat potensial sampai kemudian digunakan secara maksimal
oleh pemerintah. Seperti pengelolaan minyak tanah, pertambangan yang ketika
datang para penanam modal domestik itu akan memberikan pemasukan bagi
pemerintah berupa pajak. Pajak inilah yang kemudian menghidupkan negara.
2. Kapabilitas
distributif; SDA yang dimiliki oleh masyarakat dan negara diolah sedemikian
rupa untuk dapat didistribusikan secara merata , misalkan seperti sembako yang
siharuskan dapat merata distribusinya ke seluruh masyarakat. Demikian pula
dengan pajak sebagai pemasukan negara itu harus kembali didistribusikan dari
pemerintah pusat ke pemerintah daerah.
3. Kapabilitas
Regulatif (pengaturan); Dalam meyelenggarakan pengawasan individu dan kelomopk
maka dibutuhkan adanya pengaturan. Regulasi individu sering memunculkan
benturan pendapat. Seperti ketika pemerintah membutuhkan mak kemudian regulasi
diperketat, hal in I mengaibatkan keterlibatan masyarakat terkekang.
4. Kapabilitas
Simbolik; artinya kemampuan pemerintah dalam berkreasi dan secara selektif
membuat kebijakan yang akan diterima oleh rakyat. Semakin diterima
kebijakan yang dibuat pemerintah maka semakin baik kapabilitas simbolik sistem.
5. Kapabilitas
Responsif; dalam proses politik terdapat hubungan antara input dan output,
output berupa kebijakan pemerintah sejauh mana dipengaruhi oleh masukan atau
adanya partisipasi masyarakat sebagai inputnya akan menjadi ukuran kapabilitas
responsif.
6. Kapabilitas
dalam negeri dan internasional; Sebuah negara tidak bisa sendirian hidup dalam
dunia yang mengglobal saat ini, bahkan sekarang banyak negara yang memiliki
kapabilitas ekstraktif berupa perdagangan internasional. Minimal dalam
kapabilitas internasional ini negara kaya atau berkuasa (super power)
memberikan hibah (grants) dan pinjaman (loan) kepadan negara-negara sedang
berkembang.
Ada suatu
pendekatan lagi yang dibutuhkan dalam melihat proses politik yaitu pendekatan
pembangunan, yang terdiri dari 2 (dua) hal :
1. Pembangunan
politik masyarakat berupa mobilisasi, partisipasi atau pertengahan. Gaya
agregasi kepentingan masyarakat ini bisa dilakukan secara tawaran pragmatik
seperti yag digunakan di AS atau pengejaran nilai yan g absolut seperti di Uni
Sovyet atau tradisonalistik.
2. Pembangunan
politik pemerintahan berupa stabilitas politik.
3.
Bagaiman Sistem Politik Indonesia Setelah 2014
Bagaimana
system politik Indonesia pada saat ini .”Perkembangan
politik diIndonesia"dewasa ini mengalami kemajuan yang siknifikan dengan
ditandai dengan perubahan sistem politik yang semakin
stabil.Indonesia sendiri menganut sistem politik demokrasi yang menjunjung
tinggi kebebasan setiap warga negaranya.Pada perkembangan terkini Sistem
Politik Indonesia dan juga budaya politik di Indonesia mengalami kemajuan yang pesat yang
ditandai adanya reformasi diberbagai bidang pemerintahan.Namun bagaimana sistem
politik di Indonesia itu sebenarnya?
A.
Sistem Politik Indonesia
Sistem
politik Indonesia sendiri dapat diartikan sebagai kumpulan atau keseluruhan
berbagai kegiatan dalam Negara Indonesia yang berkaitan dengan
kepentingan umum termasuk proses penentuan tujuan, upaya-upaya mewujudkan
tujuan, pengambilan keputusan, seleksi dan penyusunan skala prioritasnya. Dalam
rangka mewujudkan cita-cita dan tujuan nasional sistem politik tersebut harus
berdasarkan pancasila dan UUD 45. Sebagai suatu sistem, sistem politik
terdiri atas berbagai sub sistem antara lain sistem kepartaian, sistem
pemilihan umum, sistem budaya politik dan sistem peradaban politik lainnya.
Dalam eksistensinya sistem politik akan terus berkembang sesuai dengan
perkembangan tugas dan fungsi pemerintahan serta perubahan dan perkembangan
yang ada dalam faktor lingkungan.
Di Indonesia, sistem politik yang dianut adalah sistem
politik demokrasi pancasila yakni sistem politik yang didasarkan pada
nilai-nilai luhur, prinsip, prosedur dan kelembagaan yang demokratis. Adapun
prinsip-prinsip sistem politik demokrasi di Indonesia antara lain:
1. pembagian
kekuasaan eksekutif, legislatif dan yudikatif berada pada badan yang berbeda
2. Negara
berdasarkan atas hukum
3. Pemerintah
berdasarkan konstitusi
4. jaminan
terhadap kebebasan individu dalam batas-batas tertentu
5. pemerintahan
mayoritas
6. pemilu yang
bebas
7. parpol lebih
dari satu dan mampu melaksanakan fungsinya
sistem politik Indonesia mengalami banyak perubahan
setelah ada amandemen terhadap UUD 1945. amandemen terakhir atas UUD 1945
dilakukan pada tahun 2002. Perbandingan sistem politik Indonesiasebelum
amandemen dan sesudah amandemenUUD 1945 adalah sebagai berikut :
1. Sistem Politik Indonesia Sebelum
Amandemen UUD 1945
Indonesia adalah negara kesatuan yang berbentuk
republic.Hal itu berarti bahwa kedaulatan berada di tangan rakyat dan
sepenuhnya dijalankan oleh MPR, Indonesia menganut sistem pemerintahan
presidensiil artinya presiden berkedudukan sebagai kepala negara dan kepala
pemerintahan.
UUD 1945 adalah konstitusi negara Indonesia yang
mengatur kedudukan dan tanggung jawab penyelenggaraan negara, kewenangan, tugas,
dan hubungan antara lembaga-lembaga negara.UUD 1945 juga mengatur hak dan
kewajiban warga negara.
Lembaga legislatif terdiri atas MPR yang merupakan
lembaga tertinggi negara dan DPR.Lembaga eksekutif terdiri atas presiden dan
menjalankan tugasnya yang dibantu oleh seorang wakil presiden serta kabinet.
Lembaga yudikatif menjalankan kekuasaan kehakiman yang dilakukan oleh MA
sebagai lembaga kehakiman tertinggibersama badan-badan kehakiman lain yang
berada dibawahnya.
2. Sistem Politik Indonesia Setelah Amandemen
UUD 1945
Pokok-pokok sistem politik di Indonesia setelah
amandemen UUD 1945 adalah sebagai berikut :
1. bentuk
negara adalah kesatuan, sedangkan bentuk pemerintahan adalah republik. NKRI
terbagi dalam 33 daerah provinsi dengan menggunakan prinsip desentralisasi yang
luas, nyata, dan bertanggung jawab. Dengan demikian, terdapat pemerintah pusat
dan pemerintah daerah.
2. kekuasaan
eksekutif berada ditangan presiden. Presiden adalah kepala negara sekaligus
kepala pemerintahan. Presiden beserta wakilnya dipilih dalam satu paket secara
langsung oleh rakyat. Presiden tidak bertanggung jawab pada parlemen, dan tidak
dapat membubarkan parlemen. Masa jabatan presiden beserta wakilnya adalah 5
tahun dan setelahnya dapat dipilih kembali untuk satu kali masa jabatan.
3. tidak ada
lembaga tertinggi dan lembaga tinggi negara. Yang ada lembaga-lembaga negara
seperti MPR, DPR, DPD, BPK, presiden, MK, KY dan MA.
4. DPA
ditiadakan yang kemudian dibentuk sebuah dewan pertimbangan yang berada
langsung dibawah presiden.
5. kekuasaan
membentuk UU ada ditangan DPR. Selain itu DPR menetapkan anggaran belanja
negara dan mengawasi jalannya pemerintahan.DPR tidak dapat dibubarkan oleh
presiden beserta kabinetnya, tetapi dapat mengajukan usulan pemberhentian presiden
kepada MPR.
B.
Analisis Sistem Politik
Pendekatan sistem politik pada
mulanya terbentuk dengan mengacu pada pendekatan yang terdapat dalam ilmu
eksakta. Adapun untuk membedakan sistem politik dengan sistem yang lain maka
dapat dilihat dari definisi politik itu sendiri. Sebagai suatu sistem, sistem
politik memiliki ciri-ciri tertentu. Perbedaan pendapat mulai muncul ketika
harus menentukan batas antara sistem politik dengan sistem lain yang terdapat
dalam lingkungan sistem politik. Namun demikian, batas akan dapat dilihat
apabila kita dapat memahami tindakan politik sebagai sebuah tindakan yang ingin
berkaitan dengan pembuatan keputusan yang menyangkut publik.Perbedaan sistem
politik dengan sistem yang lain, tidak menjadikan jurang pemisah antara sistem
politik dengan sistem yang lain. Sebuah sistem dapat menjadi input bagi sistem
yang lain.Dalam sistem politik terdapat pembagian kerja antara anggotanya. Pembagian kerja yang ada
tidak akan menghancurkan sistem politik karena ada fungsi integratif dalam
sistem politik.
Input, Output, dan Lingkungan dalam
Sistem Politik
Input dalam sistem politik dibedakan
menjadi dua, yaitu tuntutan dan dukungan. Input yang berupa tuntutan muncul
sebagai konsekuensi dari kelangkaan atas berbagai sumber-sumber yang langka
dalam masyarakat (kebutuhan). Input tidak akan sampai (masuk) secara baik dalam
sistem politik jika tidak terorganisir secara baik. Oleh sebab itu komunikasi
politik menjadi bagian penting dalam hal ini.Terdapat perbedaan tipe komunikasi
politik di negara yang demokratis dengan negara yang nondemokratis. Tipe
komunikasi politik ini pula yang nantinya akan membedakan besarnya peranan dari
organisasi politik.
Output merupakan keputusan
otoritatif (yang mengikat) dalam menjawab dan memenuhi input yang masuk. Output
sering dimanfaatkan sebagai mekanisme dukungan dalam rangka memenuhi
tuntutan-tuntutan yang muncul.Lingkungan mempunyai peranan penting berupa
input, baik tuntutan ataupun dukungan.Kemampuan anggota sistem politik dalam
mengelola dan menanggapi desakan ataupun pengaruh lingkungan bergantung pada
pengenalannya pada lingkungan itu sendiri. Lingkungan merupakan semua sistem
lain yang tidak termasuk dalam sistem politik. Secara garis besar, lingkungan
dibagi menjadi dua, yaitu lingkungan dalam (intra societal) dan lingkungan luar
(extra societal).Setidaknya ada dua kritik yang dilontarkan atas gagasan
Easton, yaitu adanya anggapan bahwa pemikiran Easton terlalu teoretis sehingga
sulit untuk diaplikasikan secara nyata.Selain terlalu teoretis, pemikiran
Easton dianggap tidak netral karena hanya mengedepankan nilai-nilai liberal
Barat dengan tanpa memperhatikan kondisi pada masyarakat yang sedang
berkembang.
Pendekatan struktural fungsional
merupakan alat analisis dalam mempelajari sistem politik, pada awalnya adalah
pengembangan dari teori Struktural fungsional dalam sosiologi.Dalam pendekatan ini,
sistem politik merupakan kumpulan dari peranan-peranan yang saling
berinteraksi. Menurut Almond, sistem politik adalah sistem interaksi yang
terdapat dalam semua masyarakat yang bebas dan merdeka yang melaksanakan
fungsi-fungsi integrasi dan adaptasi (baik dalam masyarakat ataupun
berhadap-hadapan dengan masyarakat lainnya). Semua sistem politik memiliki
persamaan karena sifat universalitas dari struktur dan fungsi politik. Mengenai
fungsi politik ini, Almond membaginya dalam dua jenis, fungsi input dan output.
Terkait dengan hubungannya dengan
lingkungan, perspektif yang digunakan adalah ekologis.Keuntungan dari
perspektif ekologis ini adalah dapat mengarahkan perhatian kita pada isu
politik yang lebih luas.Agar dapat membuat penilaian yang objektif maka kita
harus menempatkan sistem politik dalam lingkungannya.Hal ini dilakukan guna
mengetahui bagaimana lingkungan-lingkungan membatasi atau membantu dilakukannya
sebuah pilihan politik.Sifat saling bergantung bukan hanya dalam hubungan
antara kebijaksanaan dengan sarana-sarana institusional saja, namun
lembaga-lembaga atau bagian dari sistem politik tersebut juga saling bergantung.Untuk
dapat mengatasi pengaruh lingkungan, Almond menyebutkan enam kategori
kapabilitas sistem politik, yaitu kapabilitas ekstraktif, kapabilitas
regulatif, kapabilitas distributif, kapabilitas simbolik, kapabilitas
responsif, kapabilitas domestik dan internasional.
BAB III
PENUTUP
A.
Kesimpulan
Dari semua
penjabaran diatas maka pada bab ini, saya menyimpulkan bahwa :
Ø Sistem politik merupakan sistem nilai dan keyakinan yang
dimiliki oleh masyarakat berbeda pula politiknya, seperti masyarakat dengan
para elitnya.
Ø Menurut Amond dan Powell berpendapat bahwa sistem plitik
merupakan berbagai macam kegiatan dan proses dari struktur dan fungsi yang
bekerja dalam suatu unit atau kesatuan (masyarakat negara). Sistem politik
sebagai sistem struktur proses yang saling berinteraksi dengan masyarakat
Saran
Dari awal
analisa dan pengkajian materi makalah ini yang saya utarakan hingga pada
penyampaian saran ini saya berharap kiranya makalah ini dapat bermanfaat bagi
kita semua terutama sebagai yang membaca sebagai acuan pengenalan sistem
politik khususnya di negara kita indonesia
Daftar pustaka
Ø KantaPrawira Rujdi, 2004, sistem
politik indonesia, suatu model pengantar, sinar baru agensindo bandung Rahman,
A Syahrial, MA, DKK, 2000 sosiologi dan
politik, ghalia indonesia, jakarta
Ø Mas’oed Mohter dan Andrew Mac Colin,
2000, pembandingan sistem politik, gajah mada university press, yogyakarta.
H. / Rahman A. 2007, sistem politik
indonesia graha ilmu, yogyakarta .
Sjamrudin Nazarudin, 1993, dinamika
sistem politik Indonesia, gramedia pusaka utama, jakarta.

Komentar